Tidak Hanya Ketua DPD PAN Jember, Ketua Komisi C DPRD Jember Juga Sebut Program Bunga Desaku Selaras dengan Visi Presiden Prabowo

JATIMTIMES – Program pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jember bertajuk Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari jajaran legislatif. 

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyatakan bahwa program ini bukan sekadar inovasi daerah, melainkan manifestasi nyata dari instruksi pusat.

Baca Juga : Plafon MPP Kota Malang Bolong, Wali Kota Wahyu Pastikan Perbaikan Tuntas Tahun Ini

Menurut Ardi, langkah Bupati Jember yang turun langsung berkantor di desa-desa sangat sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Kami dari legislatif, khususnya Fraksi Gerindra, sangat mendorong dan mendukung program ini. Apa yang dilakukan Bupati sudah searah dengan pesan Bapak Presiden Prabowo untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, mengayomi rakyat, serta mendengar langsung keluh kesah mereka," ujar Ardi, Kamis (26/3/2026).

Menanggapi isu mengenai pembiayaan program tersebut, Ardi menegaskan bahwa secara teknis penggunaan anggaran telah melalui prosedur yang benar. Pembahasan dilakukan secara transparan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Secara teknis, anggaran ini sudah melalui tahapan yang benar dalam pembahasan di legislatif. Jadi, menurut kami tidak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan. Justru sudah sepatutnya pemerintah daerah hadir lebih dekat dengan rakyat," tegasnya.

Ardi menambahkan bahwa keberadaan bupati di tengah-tengah desa memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di berbagai sektor vital.

Baca Juga : Komisi E DPRD Jatim Minta Sektor Pendidikan dan Kesehatan Dikecualikan dari Kebijakan WFH

Misalnya, percepatan perbaikan jalan dan fasilitas umum di tingkat desa, mendengar kendala petani secara langsung untuk menjaga stabilitas pangan daerah, hingga mngantisipasi faktor alam yang kurang bersahabat melalui koordinasi langsung di lokasi terdampak.

"Ini adalah bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya. Dengan berada di pelosok, pemerintah bisa lebih cepat menerima masukan untuk kepentingan daerah kita tercinta," pungkas Ardi. (*)