JATIMTIMES - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C dengan DPRD Jember dengan Dinas PU Bina marga pada Senin (2302/2026) malam diketahui jika anggaran yang dikucurkan untuk dinas tersebut sebesar Rp. 251 M sebelum perubahan PAPBD.

Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Murdianto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa untuk APBD 2026, Dinas PUPR mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 251 Milyar.

Baca Juga : Jelang Lebaran, Disnaker Pemkab Jember Bentuk Satgas THR

"Sebelum Perubahan APBD, pada APBD tahun ini, Dinas PUPR mendapat anggaran 251 Milyar, untuk program dan perencanaanya, anggaran ini akan difokuskan pada perbaikan dan peningkatan jalan," ujar Murdianto.

Selain menggunakan APBD, untuk perbaikan infrastruktur lainnya seperti jembatan dan juga drainase, Pemkab Jember juga ditopang dengan dana bantuan dari APBN, termasuk dalam program pelebaran jalan dari Tanggul sampai Jember menjadi 4 ruas dan dua jalur.

"Beberapa waktu lalu, komunikasi Pemkab Jember dengan Kementerian PU, sudah ada pembicaraan mengenai anggaran perbaikan infrastruktur, salah satunya adalah pelebaran ruas jalan dari Tanggul sampai Mangli atau 24 km menjadi 4 ruas dua jalur, juga pembangunan fly over," tambahnya.

Sementara ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo, selain mendapat pemaparan terkait anggaran di Dinas PUPR, pihaknya juga mendesak kepada Dinas PU untuk melakukan normalisasi drainase, karena banyak saluran air yang sudah mengalami pendangkalan, sehingga sering terjadi banjir.

"Selain planggaran difokuskan pada perbaikan jalan, kami minta kepada Dinas PU untuk melakukan normalisasi saluran air, karena kami melihat beberapa saluran air sudah mulai mengalami pendangkalan, dan pendangkalan ini juga menyebabkan banjir beberapa waktu lalu," ujar Ardi.

Baca Juga : Menko Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi Ponpes Al-Munawwariyyah Bululawang, Pastikan Program MBG Berjalan Baik

Bahkan Komisi C mendukung, jika normalisasi saluran air, terutama di kawasan kota, harus menertibkan pedagang yang menggunakan trotoar, dimana dibawah trotoar merupakan saluran air yang harus segera dinormalisasi.

"Itu dibawah trotoar kan ada saluran air juga yang sudah mengalami pendangkalan, itu harus dinormalisasi juga, termasuk menertibkan pedagang yang menggunakan trotoar, kalau memang harus ditertibkan, tidak masalah, kami akan mendukung," tegasnya.

Dalam RDP tersebut, juga dipaparkan oleh Dinas PUPR, jika perbaikan jalan akan dimulai setelah lebaran idul Fitri 1447 H, namun sebelum lebaran, dinas PU akan melakukan trial dan mengerahkan Satgas URC untuk melakukan penambalan jalan yang rusak, agar selama lebaran tidak mengganggu kenyamanan warga yang merayakan. (*)