JATIMTIMES — Dewan Pendidikan Lamongan (DPL) menerima banyak keluhan dan aduan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan terkesan seperti menu takjil berbuka puasa.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPL Lamongan M. Nur Ali Zulfikar meminta agar pemerintah menghentikan distribusi MBG selama Ramadan dan memberikan rekomendasi agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga : Menko Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi MAN 2 Kota Malang, Soroti Pangan Sehat dan Keamanan MBG
Setelah ditunjukkan menu MBG tersebut, Ali Zulfikar menilai menu yang disajikan tidak sesuai dengan bujet anggaran TK sampai kelas 3 SD Rp 8000 dan kelas 4 SD sampai SMA Rp 10.000.
"Kami mendapatkan laporan dari wali murid dan pihak sekolah, terkait makanan yang dibagikan kepada siswa selama Ramadan terkesan seadanya. Bahkan ada yang seperti menu takjil yang hanya bernilai Rp 5.000," ujar Ali Zulfikar, Selasa (24/2/2026).
Lebih jauh, Ali menerangkan, keluhan tersebut antara lain terkait kondisi makanan yang kurang segar, bahkan ada buah yang busuk, menu yang tidak sesuai kebutuhan gizi anak, hingga proses distribusi yang dinilai kurang maksimal atau terlambat.
"Oleh karena itu, kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap SPPG yang melaksanaan program MBG di sekolah-sekolah," terangnya.
Ali mengimbau agar dilakukan perbaikan dalam pengelolaan, pengawasan, serta standar kualitas makanan yang disediakan bagi para siswa.
Baca Juga : Sub Detasemen Polisi Militer Lamongan Gencar Lakukan Operasi Disiplin Anggota
"Usulan penghentian sementara program selama Ramadan dilakukan agar pihak penyelenggara memiliki waktu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah," tegasnya.
Selain itu, Ali menilai, momentum Ramadan juga menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penataan ulang sistem pelaksanaan program.
"Kalau mau program ini berjalan baik. Maka kami mengusulkan agar kualitas menu diperbaiki dan pengawasan diperketat. Sehingga ke depan, tercipta standar yang lebih baik dan menu yang benar-benar bergizi, serta layak dikonsumsi oleh siswa," pungkasnya.
