JATIMTIMES - Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu mulai memantik kekhawatiran di kalangan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan yang ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta ini diprediksi berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan para driver.
Kebijakan WFH tersebut digagas sebagai langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai berpotensi menekan aktivitas mobilitas masyarakat yang selama ini menjadi sumber utama penghasilan ojol.
Baca Juga : Legislator Kota Malang Nilai Tragedi Mahasiswa Bundir Harus Jadi Evaluasi Serius Sistem Mental
Ketua Perkumpulan Komunitas Driver Online Se-Malang Raya (PK Semar), Sun'an Murdianto, mengaku pihaknya masih menunggu kejelasan teknis penerapan kebijakan tersebut. Ia menyebut, hingga saat ini detail aturan masih belum pasti.
"Iya, kami masih menunggu seperti apa detail penerapannya, soalnya hingga kini masih belum pasti. Tetapi kalau memang diterapkan, khawatirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan kami sebagai ojol," ujar Sun'an.
Menurutnya, jika kebijakan WFH benar-benar diterapkan, maka sebagian besar aktivitas masyarakat akan lebih banyak dilakukan dari rumah. Kondisi ini tentu berdampak pada menurunnya permintaan layanan transportasi online yang menjadi tulang punggung penghasilan driver.
"Kalau WFH, ibaratnya meski orang tetap boleh keluar tetapi aktivitasnya lebih banyak dihabiskan di dalam rumah dan jarang keluar. Biasanya saat WFH yang meningkat adalah order pesan antar makanan, tetapi tetap saja itu tidak membantu banyak. Karena orang baru order makanan hanya di jam-jam tertentu seperti siang atau sore, sedangkan layanan transportasi berjalan setiap waktu," bebernya.
Ia menambahkan, jika kebijakan tersebut diberlakukan, potensi penurunan pendapatan bisa terjadi cukup signifikan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penghasilan ojol turun hingga separuh dari biasanya.
Baca Juga : Mulai Pekan Ini, ASN Kota Malang Diajak Bersepeda ke Kantor Setiap Jumat
"Kemungkinan, pendapatan akan menurun hampir 50 persen. Karena nantinya yang banyak terpakai hanya jasa pesan antar makanan," tambahnya.
Atas kondisi tersebut, komunitas ojol berharap pemerintah pusat dapat melakukan kajian lebih mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Masukan dari berbagai pihak, khususnya yang terdampak langsung, dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap berimbang.
"Kami rasa, kebijakan WFH itu perlu ditinjau ulang kembali. Apakah kebijakan tersebut sudah benar atau belum," pungkasnya.
