JATIMTIMES – Wajah anggaran Pemerintah Kota Batu sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar di Kantor DPRD Kota Batu, Jumat (27/3/2026). Di tengah upaya meningkatkan pendapatan daerah, daya serap belanja daerah belum menyentuh angka maksimal.
Wali Kota Batu, Nurochman, dalam penyampaian Nota Pengantarnya membeberkan bahwa realisasi belanja daerah pada akhir tahun anggaran 2025 terhenti di angka Rp1,110 triliun atau setara dengan 89,16 persen. Kondisi ini menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp126 miliar.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
"Dokumen LKPJ ini sekaligus menjadi dasar evaluasi objektif atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kami. Meski Silpa menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp154 miliar, angka Rp126 miliar ini tetap memerlukan evaluasi mendalam," tegas pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut.
Poin yang paling mencuri perhatian adalah rendahnya serapan pada pos belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik. Realisasi belanja modal hanya menyentuh Rp79,4 miliar atau sekitar 85,30 persen dari target. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam eksekusi proyek-proyek strategis di lapangan yang mengakibatkan anggaran besar mengendap di akhir tahun.
Padahal, pendapatan daerah terkumpul hingga Rp1,092 triliun atau 99,20 persen dari target. Bahkan, sektor pendapatan transfer menembus 102,09 persen. Namun, derasnya arus uang masuk ini belum diimbangi dengan belanja yang setara.
Meski demikian, Wali Kota asli Desa Sumberejo ini memastikan bahwa setiap rupiah yang terserap tetap diprioritaskan pada program krusial. Fokus utamanya meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga pemerataan infrastruktur di tingkat desa dan kelurahan.
"Kami pastikan semua terinci secara transparan dan akuntabel. Kami juga sangat membuka ruang bagi rekomendasi dari legislatif maupun masyarakat agar pembangunan daerah lebih konkret ke depannya," tambahnya.
Baca Juga : MBG di Kota Malang Start Lagi 31 Maret, Kasus Menu Tak Layak Jadi Sorotan Evaluasi
Ke depan, Pemkot Batu menargetkan sinkronisasi yang lebih harmonis antara pendapatan dan belanja. Evaluasi LKPJ ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih efisien dan tepat sasaran dalam mengeksekusi anggaran.
"Yang terutama agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Batu secara nyata," imbuh Cak Nur.
