JATIMTIMES – Masifnya alih fungsi lahan di kawasan hulu, yakni Kecamatan Bumiaji, Kota Batu membawa dampak serius berupa ancaman bencana bagi warga. Pemicunya kerusakan ekosistem oleh pertanian abai konservasi, hingga pembangunan wisata. Daerah resapan yang jauh berkurang dikhawatirkan terus memicu banjir.
Kekhawatiran itu menjelma narasi getir dari para penjaga terakhir lahan resapan Kota Batu. Suparman, anggota Kelompok Tani Junggo Makmur 3, mengungkapkan bagaimana perubahan ekosistem di wilayah Tulungrejo dan Sumber Brantas kini telah mengubah wajah desa yang dulunya asri menjadi jalur langganan banjir lumpur.
Pria yang telah bertani sejak tahun 1970-an ini mengenang masa keemasan sektor pertanian Batu, di mana kelestarian alam menjadi prioritas yang sejalan dengan produktivitas. Ia menceritakan bagaimana pada tahun 1978, pihak DAS Brantas Karangkates memberikan subsidi besar agar petani melakukan terasering dan menanam vegetasi penahan air.
"Dulu kita dibantu bibit rumput dan dana untuk terasering agar alam tetap lestari. Tapi sekarang, kebijakan pemimpin sepertinya berubah. Petani dan pengembang hanya cari enaknya saja, yang penting dapat untung tapi ekosistem tidak dijaga," keluh Suparman saat ditemui di lahan pertaniannya, Kamis (9/4/2026).
Dampak nyata dari hilangnya daerah resapan di kawasan atas, termasuk di titik-titik yang kini berdiri bangunan tanpa resapan adalah banjir yang kian liar. Suparman menyebut, jalanan desa kini kerap berubah fungsi menjadi parit air setiap kali hujan deras mengguyur.
"Depan rumah saya, semenjak kebun apel banyak hilang dan resapan tidak ada, sekarang banjirnya luar biasa. Air dari atas langsung ke bawah karena gorong-gorong dan ekosistem tidak dirawat. Ini dampak yang kita rasakan bersama," tuturnya prihatin.
Ia juga menyoroti pertanian yang kurang memperhatikan ketahanan tanah, dianggap kurang memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu juga pengaruh alih fungsi akibat pembangunan wisata dan sektor pendukungnya. Menurutnya, jika ekonomi terus diprioritaskan tanpa menjaga ekosistem, maka kehancuran alam hanya tinggal menunggu waktu.
"Wisata kalau ekosistemnya tidak dijaga, ya akan rusak juga. Pokoknya dapat uang tapi resapan tidak ada, ya sama saja," tambahnya.
Kondisi ekosistem yang rusak kian diperparah dengan berkurangnya Vegetasi kayu yang sebelumnya ditopang perkebunan apel. Di mana selama ini pohon tegakan menjadi benteng vegetasi di Batu.
Baca Juga : Malang Raya Masuki Pancaroba, BMKG Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem Tiga Hari ke Depan
Suparman membeberkan fakta pahit: dari lahan 1/4 hektare yang dulunya bisa menghasilkan 16 ton apel, kini akibat cuaca ekstrem dan minimnya subsidi, hasilnya merosot tajam menjadi hanya 2 ton.
"Petani banyak yang putus asa. Pupuk subsidi dicabut, harga obat-obatan tinggi naiknya, dan harga jual tidak stabil. Akhirnya banyak yang beralih ke tanaman sayur yang tidak sekuat apel dalam menahan air, atau bahkan yang bangkrut ya terpaksa menjual lahannya," jelas pria yang memiliki lahan 5.000 meter persegi di Junggo ini.
Kekhawatiran Suparman bukan tanpa alasan. Gagal panen satu musim saja bisa menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Jika kondisi ini dibiarkan, alih fungsi lahan dari kebun produktif akan semakin masif, mengingat para petani tak lagi punya pilihan untuk bertahan.
"Kami melihat bertani itu tidak hanya soal keuntungan, tapi bagaimana meninggalkan alam yang lestari dan nyaman. Pemerintah harus hadir, dukung kami dengan alat dan subsidi, tapi yang paling utama, jaga ekosistem hulu ini sebelum benar-benar terlambat," pungkasnya.
Kesaksian Suparman menjadi bukti autentik atas apa yang sebelumnya diperingatkan oleh BPBD dan Pakar Lingkungan. Bahwa krisis air dan banjir lumpur di Batu bukan sekadar fenomena alam, melainkan hasil dari kebijakan yang abai terhadap nasib resapan air dan keberlangsungan hidup para petani di garda terdepan.
