JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi daya kritis para pelajar, usai menerima audiensi puluhan aktivis pelajar dalam agenda Uswah’s KONIVERS 4.0 - Konferensi Aktivis Pelajar Se-Jawa Timur, Selasa (14/4/2026).
Puguh menyebut ketajaman berpikir yang ditunjukkan para pelajar saat menguliti isu sampah hingga disparitas digital telah mematahkan stigma negatif yang selama ini dilabelkan pada Gen Z sebagai kelompok yang apatis terhadap urusan publik.
Baca Juga : Resmi Berlaku! Batasi Penggunaan HP, Siswa di Jawa Timur Wajib Titip Gadget Saat Sekolah
Legislator Dapil Malang Raya ini menilai, asumsi bahwa anak muda hari ini abai terhadap persoalan bangsa seketika runtuh saat para pengurus OSIS se-Jawa Timur tersebut melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait kebijakan regional di Gedung DPRD Jatim.
“Meskipun mereka masih statusnya pelajar, tapi pertanyaannya sangat tajam sekali. Ini menunjukkan bahwa kalau hari ini ada sebuah asumsi tentang Gen Z yang memiliki idiom atau diasosiasikan dengan perilaku tertentu, ternyata mereka bisa membuktikan (kepedulian mereka),” tegas Puguh, Selasa (14/4/2026).
Dalam sesi audiensi yang diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai daerah tersebut, diskusi tidak berjalan searah. Para pelajar yang terbagi ke dalam 10 komisi ini justru membawa rapor merah terkait isu lingkungan, khususnya ancaman 'bom waktu' sampah di TPA Benowo yang dinilai belum memiliki solusi manajemen yang sinkron dengan volume produksi sampah harian.
Selain lingkungan, disparitas kualitas pendidikan menjadi sorotan tajam. Para aktivis pelajar mengkritisi belum meratanya infrastruktur sekolah serta kurikulum digital di daerah-daerah tertinggal yang dianggap menghambat percepatan transformasi sumber daya manusia di Jawa Timur.
“Mereka mengkritisi ancaman bom waktu sampah, salah satunya di TPA Benowo. Tata kelolanya dinilai masih belum link and match. Termasuk infrastruktur kurikulum digital yang belum dijumpai di daerah tertinggal. Ini poin-poin luar biasa untuk anak setingkat pelajar,” urai Puguh.
Kepedulian sosial para pelajar juga menyentuh aspek keadilan distributif. Mereka mempertanyakan efektivitas alokasi bantuan sosial dan pendidikan yang kerap dianggap tidak tepat sasaran di lapangan.
Baca Juga : Polemik Luasan Tanah Sumarni Berlanjut, Kuasa Hukum Nilai Kelurahan Pandanwangi Arogan
Menanggapi kegelisahan tersebut, Puguh memaparkan bahwa pemerintah provinsi tengah melakukan reformasi data. Proses ini mengandalkan ground checking untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan validasi skala ekonomi yang akurat.
Lebih jauh, bagi Puguh audiensi ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bagian dari upaya DPRD Jatim untuk memberikan panggung bagi generasi penerus agar lebih melek terhadap fungsi legislasi dan kebijakan publik. Ia berharap pengalaman ini mampu mempertajam critical thinking pelajar sebagai modal utama menghadapi era bonus demografi.
“Tugas kita bersama adalah menguatkan positioning mereka. Mereka adalah generasi penerus Jawa Timur yang suatu saat akan membawa provinsi ini kepada kemajuan dan kebermanfaatan,” pungkasnya.
