JATIMTIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025, Jumat pagi (24/4/2026).
Sidang ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berada di jalur akuntabilitas dan pelayanan publik.
Baca Juga : PDI Perjuangan Kota Malang Andalkan Generasi Muda Demi Bidik Kembali 12 Kursi DPRD
Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi. Hadir dalam forum tersebut bupati Blitar, wakil bupati Blitar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Agenda paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan ditutup melalui pengambilan keputusan bersama.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami ingin setiap program dan kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Supriadi.
Menurut dia, rekomendasi yang dihasilkan DPRD melalui Pansus merupakan bentuk evaluasi konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Evaluasi untuk Perbaikan Kebijakan
Dalam forum tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun langkah lanjutan pembangunan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas belanja daerah, percepatan program prioritas, hingga penguatan tata kelola birokrasi.
Supriadi menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Hubungan kerja yang sehat antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus dijaga. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” katanya.
Bupati Blitar Rijanto yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD, khususnya Panitia Khusus yang telah melakukan pembahasan secara mendalam dan memberikan berbagai masukan strategis.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Blitar atas rekomendasi dan catatan yang diberikan. Seluruh masukan ini akan menjadi bahan penting untuk penyempurnaan kinerja pemerintahan ke depan,” ujar Rijanto.
Baca Juga : Tanpa Rekrutmen, Pemkot Malang Pangkas Beban ASN Lewat Pensiun
Ia menegaskan, rekomendasi DPRD akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta penguatan regulasi daerah pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Wujud Transparansi Pemerintahan
Pelaksanaan rapat paripurna LKPJ juga menjadi cermin komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, setiap capaian program, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan daerah dievaluasi secara terbuka melalui forum resmi lembaga legislatif.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan setiap kebijakan memiliki orientasi jelas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, forum paripurna juga menunjukkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan pengawasan yang kuat dan berkesinambungan. DPRD sebagai representasi masyarakat menjalankan peran strategis dalam memberikan masukan, koreksi, serta dukungan terhadap program-program pemerintah.
Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah
Dengan terselenggaranya rapat paripurna ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar semakin solid. Sinergi tersebut dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan ekonomi daerah, penguatan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rapat Paripurna LKPJ 2025 pun menjadi penanda bahwa proses pembangunan di Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik.
Melalui kerja sama yang erat antara legislatif dan eksekutif, Kabupaten Blitar diharapkan terus bergerak maju dengan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
