JATIMTIMES - Nasib puluhan dokter spesialis di RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak, Riau, tengah menjadi sorotan publik. Sebanyak 38 dokter dilaporkan belum menerima tambahan penghasilan selama enam bulan terakhir.
Kabar itu ramai dibahas di media sosial usai akun Instagram @hasan_asyari1 mengunggah kritik terkait kondisi para tenaga kesehatan tersebut. “Izin, Pak Menteri Kesehatan. 38 dokter RSUD Siak Riau belum digaji selama 6 bulan. Dengan alasan tidak ada anggaran,” ungkap akun tersebut.
Baca Juga : Catat! Ini Syarat dan Kuota Lengkap SPMB 2026 untuk Jalur Domisili, Prestasi, Afirmasi, dan Mutasi
Unggahan itu juga menyinggung soal anggaran pemerintah yang dinilai tetap tersedia untuk program lain. “Tapi, anggaran buat MBG dan Koperasi Desa jorjoran. Banyak dokter dan tenaga kesehatan yang jauh dari sejahtera. Ini bukan soal ekonomi, tapi rasa keadilan, Pak,” lanjut unggahan tersebut.
Tak sedikit warganet ikut menyoroti kondisi para dokter yang disebut tetap bekerja menangani pasien di tengah tunggakan hak yang belum dibayarkan. “Kita tahu, biaya kuliah kedokteran dan tenaga kesehatan itu sangat mahal, Pak. Para dokter dan nakas bekerja menyangkut nyawa pasien, Pak,” tambahnya akun itu lagi.
Persoalan tersebut sebelumnya sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara para dokter spesialis, DPRD Siak, dan Pemerintah Kabupaten Siak pada Senin (30/3/2026).
Dalam forum itu, para dokter mengeluhkan tunjangan kelangkaan yang belum dibayarkan sejak September 2025. Mereka mengaku baru menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga Agustus 2025. Sementara pembayaran bulan berikutnya masih tertunda hingga kini.
Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak, Rory Erlangga, mengakui bahwa tunjangan September dan Oktober 2025 tercatat sebagai utang pemerintah daerah. Namun, pembayaran November hingga Desember 2025 dipastikan tidak bisa direalisasikan.
“Pembayaran bulan November dan Desember ditiadakan, karena anggarannya sudah tidak ada akibat efisiensi,” kata Rory dalam rapat tersebut.
Salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin, Dina Refi, mengaku sudah mengabdi selama 12 tahun di Kabupaten Siak. Ia menyebut persoalan muncul karena adanya perbedaan perlakuan antara dokter spesialis ASN dan dokter kontrak.
“Kami tidak dibayar selama 6 bulan sejak September 2025. Januari 2026 hanya dibayar 50 persen. Berbeda dengan dokter spesialis kontrak yang dibayar penuh tanpa potongan,” ujar Dina, dikutip Kompascom, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga : Kasus Dugaan Penganiayaan Pembangunan Tembok di Sedayulawas Brondong Ditangani Polisi
Dina meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pembayaran hak para dokter yang sudah bekerja melayani masyarakat. Ia bahkan meminta kemudahan administrasi mutasi apabila Pemkab Siak merasa tidak lagi mampu membayar tunjangan dokter spesialis ASN.
“Kami memohon bayarlah apa yang sudah kami kerjakan dan kewajiban. Jika pemerintah daerah tidak lagi mampu menanggung pembayaran tunjangan kelangkaan dokter spesialis ASN, kami meminta diberikan kemudahan administrasi untuk mutasi ke daerah lain,” katanya.
“Agar kami bisa memenuhi kehidupan lebih layak lagi dan tidak dikekang dengan kewajiban ASN yang setiap hari harus hadir,” sambung Dina.
Rapat dengar pendapat tersebut juga sempat berlangsung emosional. Beberapa dokter menyampaikan kekecewaan mereka secara terbuka di hadapan DPRD dan pemerintah daerah.
Dari video yang beredar di media sosial, tampak beberapa dokter menangis saat rapat berlangsung. Diduga karena TPP yang harus diterimanya tak kunjung cair. Beberapa dokter lain bahkan tampak saling berpelukan untuk menenangkan.
Salah satunya dokter spesialis patologi klinik, Adisti Adzlin, bahkan tidak kuasa menahan tangis usai mendengar penjelasan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Siak, Handry. Setelah forum resmi ditutup, Adisti meminta waktu untuk menyampaikan keberatannya. “Tidak enak kalau saya pendam. Kejadian seperti ini karena Handry, semua tanggung jawabnya sebagai Plt Kepala Dinas,” ucap Adisti.
