JATIMTIMES - Dua aksi dengan tuntutan yang saling bertolak belakang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) mewarnai ruang publik Kota Malang dalam beberapa hari terakhir. Di tengah penolakan yang disuarakan aliansi mahasiswa dan dukungan yang datang dari kelompok simpatisan MBG Malang Raya, muncul spekulasi mengenai adanya politik adu domba di balik perbedaan sikap tersebut.
Menanggapi hal itu, pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya (UB) menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam ruang demokrasi tidak bisa langsung dimaknai sebagai upaya pecah belah oleh aktor politik tertentu.
Baca Juga : Investor PT Kaixin Tegaskan Pagar di Pecaron Situbondo Hanya untuk Pengamanan Aset
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Dr. Verdy Firmantoro mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi, dukungan maupun kritik terhadap kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi politik yang sama-sama sah. Yang perlu menjadi perhatian bukan keberadaan kelompok yang mendukung atau menolak suatu kebijakan, melainkan kualitas ruang dialog yang tersedia untuk mempertemukan berbagai pandangan tersebut.
“Dalam perspektif komunikasi politik, adanya kelompok yang mendukung maupun mengkritik kebijakan pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat selama dilakukan secara substantif. Demokrasi yang matang diukur dari kemampuan mengelola perbedaan pandangan menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan,” ujarnya, Sabtu, (20/6/2026).
Menurut Verdy, kemunculan aksi tandingan setelah adanya demonstrasi penolakan terhadap suatu kebijakan bukanlah fenomena yang asing dalam negara demokratis. Situasi tersebut justru menunjukkan bahwa ruang ekspresi politik masih terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan dapat muncul ketika perdebatan tidak lagi berpusat pada substansi kebijakan, melainkan berubah menjadi pertentangan identitas antar kelompok. Pada titik inilah risiko polarisasi sosial mulai menguat.
“Selama narasi yang dibangun berfokus pada evaluasi kebijakan, ruang demokrasi tetap produktif. Sebaliknya, ketika pihak yang berbeda pandangan saling mendelegitimasi atau memberi label negatif, maka risiko polarisasi sosial menjadi lebih besar,” katanya.
Terkait munculnya dugaan bahwa aksi maupun aksi tandingan ditunggangi kepentingan politik tertentu, Verdy meminta publik tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Dalam kajian komunikasi politik, penilaian semacam itu harus didasarkan pada indikator yang dapat diukur secara objektif.
Ia menjelaskan bahwa publik dapat melihat sejumlah aspek, mulai dari transparansi aktor yang terlibat, konsistensi tuntutan yang disampaikan, pola mobilisasi massa, sumber daya yang digunakan, hingga kemungkinan keterkaitan dengan agenda politik lain di luar isu yang sedang diperdebatkan.
“Secara akademik, kita perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan sebuah gerakan ditunggangi kepentingan tertentu. Yang menjadi ukuran adalah keterbukaan, akuntabilitas, dan kualitas argumentasi yang disampaikan kepada publik,” tegasnya.
Verdy menilai keberadaan kepentingan tertentu dalam sebuah gerakan sosial tidak otomatis membuat aspirasi yang disampaikan kehilangan legitimasi. Dalam praktik politik, hampir setiap aktor memiliki kepentingan yang ingin diperjuangkan. Karena itu, fokus utama seharusnya berada pada kualitas argumentasi serta transparansi proses komunikasi yang berlangsung di ruang publik.
Ia juga menyoroti pentingnya persepsi masyarakat dalam menentukan dampak dari aksi dukungan maupun penolakan terhadap sebuah kebijakan. Apabila masyarakat memandang aksi dukungan lahir secara organik dari pengalaman dan kebutuhan nyata warga, maka hal tersebut dapat memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik.
Sebaliknya, jika aksi dukungan dipersepsikan hanya sebagai upaya meredam kritik atau sekadar pertarungan pencitraan politik, maka efek yang muncul justru dapat berlawanan.
“Dalam komunikasi politik, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan yang ditampilkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap proses komunikasi yang terjadi,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya pertarungan narasi di ruang publik dan media sosial, Verdy mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Menurutnya, berbagai strategi komunikasi politik lazim digunakan untuk membentuk opini publik, mulai dari pembingkaian isu, penggunaan simbol dan slogan yang sederhana, mobilisasi tokoh berpengaruh, hingga penguatan pesan-pesan emosional yang mudah menarik perhatian.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan apakah pesan yang beredar dibangun berdasarkan data dan argumentasi yang kuat atau justru lebih banyak mengandalkan sentimen emosional.
“Literasi media dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi penting agar publik tidak hanya menjadi konsumen narasi, tetapi juga mampu mengevaluasi kualitas informasi yang diterima,” katanya.
Lebih lanjut, Verdy menilai pemerintah memiliki peran penting untuk mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Salah satu caranya adalah dengan mengedepankan komunikasi yang dialogis, terbuka terhadap kritik, serta transparan dalam menyampaikan data dan evaluasi kebijakan.
“Kritik sebaiknya diposisikan sebagai umpan balik kebijakan, bukan ancaman politik. Pendekatan seperti ini biasanya lebih efektif dalam menjaga kepercayaan publik dibandingkan sekadar membangun narasi dukungan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi dukungan terhadap kebijakan pada dasarnya memiliki legitimasi yang sama dengan aksi kritik terhadap kebijakan. Namun tantangan utamanya terletak pada bagaimana publik memaknai mobilisasi tersebut. Ketika dukungan dianggap sebagai ekspresi masyarakat yang autentik, diskursus publik akan semakin kaya. Sebaliknya, jika dipandang sebagai upaya yang sengaja dikonstruksi untuk mengimbangi kritik, perhatian publik berpotensi bergeser dari substansi kebijakan menuju pertarungan narasi semata.
Verdy juga mengingatkan bahwa tidak semua aksi dan aksi tandingan dapat langsung dikaitkan dengan rekayasa elite politik. Dalam banyak kasus memang terdapat irisan kepentingan politik, terutama ketika isu yang diperdebatkan memiliki nilai strategis dan elektoral. Namun di sisi lain, tidak sedikit mobilisasi yang benar-benar lahir dari perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan penilaian masyarakat terhadap suatu kebijakan publik.
Karena itu, menurutnya, perdebatan mengenai MBG maupun kebijakan publik lainnya seharusnya tidak terjebak pada pertanyaan siapa yang berada di belakang sebuah aksi, melainkan apakah argumentasi yang disampaikan mampu memperkaya evaluasi kebijakan dan menjawab kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam demokrasi, kualitas diskursus publik pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana perbedaan pandangan tetap bertumpu pada data, argumentasi, dan kepentingan publik, bukan sekadar kompetisi untuk memenangkan narasi.
