JATIMTIMES – Keberlanjutan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta keberadaan Pos Kesehatan Desa (Polindes) menjadi sorotan utama Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim), Sumardi, saat menggelar kegiatan reses di Balai Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
Dalam dialog bersama warga, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menyerap berbagai persoalan krusial di tingkat desa, mulai dari terhentinya insentif bulanan pendidik PAUD, kebutuhan bantuan operasional Polindes, penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE), hingga dukungan irigasi dan pompa listrik bagi petani.
Baca Juga : Dosen Hukum Didik Ingatkan Pemerintah Transparansi Pengelolaan Koperasi Merah Putih
Sumardi menegaskan, penanganan Polindes harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah karena merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
"Ini menjadi perhatian khusus karena terkait dengan Polindes ini juga menjadi bagian dari kesehatan warga yang dikelola oleh masyarakat desa sini. Persoalan kesehatan tentu sangat perlu menjadi perhatian supaya nanti ada pertolongan pertama kalau ada masyarakat yang sakit. Ini menjadi atensi untuk penanganan Polindes," ujar Sumardi, Minggu (26/7/2026).
Selain masalah kesehatan dasar, Sumardi menyoroti secara serius keluhan para pendidik PAUD yang tak lagi menerima insentif seperti periode sebelumnya. Menurutnya, walau berada di tingkat PAUD, para guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter anak sejak dini sehingga layak diperjuangkan.
"Kita tahu sendiri kondisi fiskal kita seperti ini. Namun, tetap nanti akan kita sampaikan supaya ada perhatian. Teman-teman PAUD ini pendidik, mereka juga garda terdepan terhadap pendidikan anak-anak kita walaupun di tingkat PAUD. Mudah-mudahan nanti ada solusi di tengah kondisi fiskal yang ada," katanya.
Di samping sektor kesehatan dan pendidikan, warga Desa Balongsari turut menyampaikan masalah pengelolaan sampah permukiman serta pengembangan ekonomi warga.
Menanggapi berkembangnya potensi ekonomi lokal, Sumardi menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berdaya saing.
Baca Juga : Juara Umum Olimpiade Pateron 2026, MTsN 2 Kota Malang Buktikan Konsistensi Prestasi
"Nanti kita tata bersama-sama. Kalau memang perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan, ayo kita fasilitasi bersama supaya UMKM di sini semakin berdaya dan memiliki kreativitas yang lebih baik," ucapnya.
Sementara terkait bidang hukum, termasuk masih maraknya kebingungan warga mengenai tata cara adopsi anak yang sah, Sumardi mendorong dilakukannya sosialisasi berkala agar masyarakat terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.
"Lebih baik kita ikuti aturan yang ada supaya bisa mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi mengenai hal tersebut," pungkasnya.
