JATIMTIMES - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah maksimal menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
"Saya mengapresiasi kerja keras BGN dalam membangun peningkatan kualitas dan mencatat segala ruang evaluasi," ungkap Emil kepada JatimTIMES.
Baca Juga : Kok Gini? Menu MBG di Lamongan Dinilai Murah dan Tak Layak
Menurut Emil, lancar atau tidaknya proses penyelenggaraan MBG, biarkan masyarakat yang memberikan penilaian. Tetapi, ia telah melihat secara langsung dengan turun ke lapangan, para petugas SPPG telah bekerja keras mendistribusikan paket MBG dengan penuh semangat.
"Lancar atau tidak biarkan masyarakat yang menilai. Tapi saya melihat BGN bekerja keras dengan baik dan segala catatan-catatan dilakukan secara proaktif oleh BGN. Dengan penilaian seperti itu tentu saya mencatatnya mereka bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi," jelas Emil.
Alumnus University of New South Wales Sydney ini menjelaskan, pada Kamis (19/2/2026) lalu telah dilangsungkan Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jatim.
Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas proses penyelenggaraan Program MBG termasuk mencatat beberapa evaluasi yang harus segera dibenahi. Di mana dalam proses evaluasi, pihak BGN telah menerjunkan tim dan melakukan pencatatan terkait poin-poin evaluasi tersebut.
"Segala catatan oleh BGN sendirilah yang melakukan evaluasi. Kami tentu juga ikut memberikan koordinasi sebagai pemerintah daerah. Fungsi kami adalah mendukung BGN dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya," jelas Emil.
Mantan Bupati Trenggalek ini menyebutkan, terdapat beberapa poin fokus penyelesaian dalam penyelenggaraan Program MBG di masing-masing wilayah. Yakni terkait percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terkait dengan operasional SPPG.
Baca Juga : Digerojok APBD 251 M, Dinas PU PR Pemkab Jember Fokus Perbaikan Infrastruktur
"Bagaimana sebenarnya SPPG ini bisa memenuhi syarat untuk penerbitan SLHS. Tapi juga ada catatan misalnya dari BGN, kalau yang ini sudah keluar SLHS tapi masih kurang karena lokasinya misalnya berdekatan dengan kegiatan peternakan, itu yang harus segera disempurnakan sesuai dengan aturan," beber Emil.
Lebih lanjut, meskipun dalam proses penyelenggaraan Program MBG terdapat hal-hal yang harus segera diperbaiki, pihaknya menyebut bahwa BGN telah bekerja keras dengan memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan yang berkelanjutan.
"Bagaimana pencapaian sampai hari ini, BGN menurut saya dijalankan seoptimal mungkin oleh BGN dengan perbaikan yang berkelanjutan oleh BGN juga," tutup Emil.
