JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mempersiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp42.631.192.959. Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, alokasi tersebut meningkat sekitar Rp10 miliar dibandingkan Lebaran tahun lalu yang sebesar Rp32,4 miliar.
Baca Juga : Batas Maksimal Tukar Uang di PINTAR BI 2026 dan Cara Pesannya, Catat sebelum Kehabisan Kuota
Kepala BKAD Kota Malang Subkhan mengatakan bahwa anggaran itu diperuntukkan bagi 9.912 ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. “Pemkot Malang telah mengalokasikan pemberian THR tahun 2026 kepada 9.912 ASN, meliputi PNS dan PPPK. Ada kenaikan sekitar Rp10 miliar dari tahun lalu,” ujar Subkhan, Selasa (24/2/2026).
Menurut dia, bertambahnya alokasi anggaran THR tersebut dipengaruhi peningkatan jumlah sumber daya manusia (SDM), terutama setelah adanya pengangkatan sekitar 3.100 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Anggaran THR tersebut bersumber dari APBD Kota Malang.
Terkait mekanisme pencairan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) akan menyampaikan surat perintah membayar (SPM) gaji THR kepada BKAD selaku bendahara umum daerah (BUD).
Selanjutnya, BKAD menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai dasar pencairan melalui Bank Jatim untuk ditransfer ke rekening masing-masing ASN.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan di Jakarta, Rabu (18/2/2026), bahwa THR 2026 bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama Ramadan.
Namun demikian, menkeu belum merinci tanggal pasti pencairan THR tersebut. Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN dan TNI/Polri secara nasional.
Baca Juga : Siap Mudik? Ini Daftar Lengkap Diskon Tiket Lebaran 2026, dari Kereta hingga Pesawat
Meski anggaran di daerah telah disiapkan, Pemkot Malang masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal penyaluran.
“Persiapan juga dari pusat. Sampai sekarang saya belum menerima jadwal penyaluran THR bagi ASN,” kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Ia menambahkan, besaran nominal THR yang diterima masing-masing ASN akan disesuaikan dengan golongan dan ketentuan dari pemerintah pusat. “Kemarin penambahan PPPK juga sempat disorot pusat karena kami menambah anggaran belanja pegawai,” pungkasnya.
