JATIMTIMES - Polemik rekrutmen relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Besuki 005 yang mendapat perhatian serius dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Supoyo, S.H. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kepercayaan publik serta nasib puluhan relawan yang telah mengikuti tahapan awal.
Supoyo menyampaikan tanggapannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Situbondo yang menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, yayasan, hingga perwakilan relawan. Dalam forum itu, ia mencermati adanya perbedaan pandangan terkait proses rekrutmen yang dinilai belum berjalan sesuai prosedur.
Baca Juga : Satpol PP–DLH Kota Malang Disorot: Toilet Alun-alun Disulap Jadi Toko, Perda Seolah Tak Bertaring
Menurut Supoyo, polemik ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi semua pihak, terutama penyelenggara program SPPG. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen relawan tidak boleh dilakukan secara tertutup atau tanpa koordinasi yang jelas.
"Rekrutmen relawan ini harus transparan, akuntabel, dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ada kesan dilakukan diam-diam atau tanpa melibatkan pihak terkait," ujar Supoyo, Selasa (21/4/2026).
Ia juga menyoroti nasib 47 relawan yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan bahkan terlibat dalam kerja bakti persiapan operasional SPPG. Menurutnya, mereka memiliki hak moral untuk diprioritaskan dalam proses rekrutmen lanjutan.
"Teman-teman relawan ini sudah berproses dari awal, sudah ikut bimtek dan membantu persiapan. Maka wajar jika mereka harus menjadi prioritas dalam rekrutmen ulang," tegas politisi dari Fraksi PDI-P sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Situbondo itu.
Supoyo mengingatkan agar proses rekrutmen ulang yang direncanakan tidak justru mengabaikan kontribusi para relawan sebelumnya. Ia khawatir jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan kekecewaan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia meminta pihak yayasan dan koordinator wilayah untuk membuka seluruh tahapan rekrutmen secara jelas kepada publik, mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, hingga wawancara. Hal ini penting guna menghindari kecurigaan dan memastikan keadilan bagi semua pelamar.
"Semua tahapan harus diumumkan secara terbuka. Siapa yang lolos, siapa yang tidak, harus jelas alasannya. Jangan sampai ada dugaan titipan atau kepentingan tertentu," imbuhnya.
Selain itu, Supoyo juga mendukung langkah Komisi IV DPRD yang mendorong adanya solusi terbaik melalui rekrutmen ulang dengan tetap mengedepankan asas keadilan. Ia berharap keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang telah berkontribusi sejak awal.
Baca Juga : 9 Rekomendasi Film Bertema Kartini dan Perempuan Inspiratif: Cocok Ditonton Saat Hari Kartini
Ia menilai, tingginya minat masyarakat untuk menjadi relawan SPPG memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan proses yang telah dijalani oleh relawan sebelumnya.
"Memang pelamarnya banyak, tapi jangan sampai yang sudah berjuang dari awal justru tersisih tanpa pertimbangan yang adil," katanya.
Di sisi lain, Supoyo juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, termasuk ketentuan bahwa relawan harus berasal dari warga lokal. Menurutnya, hal ini penting agar program SPPG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Ia berharap polemik ini segera menemukan titik terang dan tidak mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kabupaten Situbondo. Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
"Yang terpenting sekarang adalah mencari solusi yang adil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai program bagus ini justru tercoreng karena persoalan rekrutmen," pungkas Supoyo.
